DPRD DKI Dukung Penundaan Izin Operasional Sektor Hiburan

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung Pemerintah Provinsi DKI menunda izin operasional sektor usaha hiburan. Zita menuturkan, buka menutup satu usaha atau kegiatan pada masa pandemi tidak dilihat berdasarkan jenis usaha melainkan risiko penularan Covid-19.

Politikus Golongan Amanat Nasional (PAN) itu mengucapkan, risiko tempat usaha hiburan hendak penularan virus Corona cukup luhur, karena ruangan yang tertutup sekali lalu sulitnya menerapkan jaga jarak fisik. Terlebih tempat pijat atau terapis.

“Tempat hiburan ini kan semacam closed-circuit, alias tertutup dan cenderung karakter berkumpul dalam kuantitas padat ruangan tertutup. Apalagi terapis, orang berjarak terlalu dekat di ruangan dengan terbatas, ” ujar Zita, Rabu (22/7/2020).

Zita menambahkan, di masa sulit pandemi masa ini, Pemprov dituntut jeli  mengakui sektor mana saja yang bisa beroperasi. Disamping melihat risiko transmisi virus, Pemprov juga dituntut agar roda perekonomian ibu kota tidak mati suri.

Selain melihat risiko penularan, Zita menambahkan sektor usaha yang dibolehkan hidup harus mendatangkan manfaat dan keberpihakan di situasi pandemi.

“Kalau hiburan malam untuk apa? Saya belum lihat ada khasiat signifikan di sana. Pajak per malam hanya 25 persen, jika untuk kepentingan ekonomi, kita bisa cari lewat jalan lain demi menjaga kesehatan, tidak hanya di tempat hiburan malam, ” tuturnya.

“Saya berharap kecendekiaan covid ini tidak mundur ke belakang, harus pro inovasi. Jangan sampai sekolah tutup, tempat hiburan buka. ”

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kaya (Parekraf) DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan sudah sering kala pihaknya melakukan pertemuan dengan karakter usaha industri. Pertemuan itu buat membahas titik tengah operasional daerah hiburan di masa pandemi Covid-19.

Namun, dari susunan pertemuan tersebut, Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta belum yakin protokol kesehatan di sektor hiburan bisa menekan penularan virus yang menggunakan pernafasan.

“Sudah kala. Cuma protokolnya belum bisa meyakinkan tim gugus covid terutama masalah menjaga social distancingnya, ” sirih Cucu saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Juli 2020.

Jawatan Parekraf pun masih ragu lamun, pelaku usaha hiburan siap jika hanya membuka restoran saja, sementara karaoke dan bar ditutup. Sebab, perizinan restoran, karaoke, dan menggila terpisah.

Cucu kacau jika sektor hiburan diperbolehkan buat dibuka kembali meski hanya restoran, akan ada celah yang mengenai ketentuan protokol kesehatan.

“Nah ini yang mereka harus bisa komit, ” tuturnya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menegaskan pelaku usaha dan karyawan sektor hiburan berkomitmen menerapkan protokol kesehatan.

Lagipula patuh Hana, konsistensi pelaku usaha dapat dikontrol oleh seluruh pihak secara adanya penandatanganan pakta integritas pelaku usaha dengan Pemprov DKI, dengan kemudian ditempel di pintu menghunjam tempat hiburan.

“Untuk menjamin protokolnya gimana kalau daripada Dinas Pariwisata itu apabila suatu usaha mau buka dia tersebut harus menandatangani pakta integritas dari si pengusaha nya langsung & itu dipajang langsung di kesempatan masuk jadi terlihat oleh si pengunjung dan karyawan agar semua orang tahu bahwa si pengusaha ini taat dengan protokol maka controlling ada di mana-mana, ” ujar Hana.

Diketahui sejumlah pekerja dan pelaku usaha hiburan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, menuntut Pemerintah Provinsi DKI segera membuka usaha sektor hiburan.

Kelompok yang terlibat dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menilai pemerintah tidak betul terhadap pelaku usaha hiburan.

2 daripada 3 halaman

Pertimbangkan Kadar Karyawan

Hana mempersoalkan penutupan sektor usaha hiburan pada Jakarta. Sebab, selama usaha ditutup, tidak ada atensi dari negeri terhadap karyawan dan pelaku cara.

“Mau sampai pustaka usaha hiburan ditutup? Tidak ada perhatian dari pemerintah baik Pemprov maupun pusat kepada kami, ” ujar Hana.

Bertambah lanjut, selain tidak ada kejelasan waktu operasi usaha hiburan balik dibuka, tidak ada solusi maujud yang diberikan oleh Pemprov. Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Gede PSBB transisi, Hana juga menilai sektor usaha hiburan kerap kali tidak dijadikan prioritas. Pasalnya, saat sektor usaha diizinkan kembali berfungsi, hal itu tidak berlaku untuk sektor hiburan.

Padahal, kata Hana, seluruh pihak dengan tergabung Asphija berkomitmen penuh menerapkan protokol kesehatan untuk menekan tingkat penularan Covid-19.

“Kami yang mempunyai izin legal malah dilarang buka. Sementara tempat dengan tidak ada izin usahanya manasuka beroperasional dengan segala pelanggarannya, emang mereka dapat teguran, dan tahu ada yang disegel, lalu daya tersebut buka lagi, ” keluh Hana.

Hana biar menuntut Pemprov DKI untuk sepatutnya terhadap sektor hiburan, dan mempertimbangkan nasib karyawan dan pelaku jalan.

“Kami hanya disuguhkan denga kepanikan dan kecemasan. Justru ini yang membuat Kami tak sehat, 94 persen pasien Covid-19 bisa sembuh, lalu bagaimana kadar puluhan ribu karyawan yang kelaparan? ”

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka. com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: