GAMBAR: Bupati Nonaktif Saiful Ilah Bahan Bacakan Pembelaan

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta awut-awutan Bupati Sidoarjo non-aktif, Syaiful Ilah dituntut Jaksa Penggugat Umum (JPU) KPK hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp  200 juta, subsider   6 bulan penjara.

Jaksa KPK dalam bacaan tuntutannya menyatakan Syaiful Ilah, terbukti secara makbul dan meyakinkan melanggar Pasal 11,   ayat 1 huruf b, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum, JPU KPK yang diketuai Arif  Suhermanto, Senin petang membacakan tuntutan kepada Bupati Sidoarjo non-aktif, Syaiful Ilah dengan hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan penjara.

Saiful Ilah dinyatakan terbukti secara sah, serta meyakinkan bertindak korupsi, yakni menyambut suap atau gratifikasi  beberapa rencana di Pemkab Sidoarjo. Seperti proyek Jalan Candi Prasung, Pasar Porong, dan Wisma Atlit.  

Menanggapi tuntutan Jaksa KPK, pihak Kuasa Hukum Saiful Ilah, menyatakan keberatan dan lakukan pledoi atau pembelaan, karena tuntutan KPK dinilai tidak transparan. Apalagi pada fakta persidangan, Bupati Sidoarjo non-aktif itu mengelak terkait pemberian uang, dari para kontraktor sebesar Rp 200 juta.

“Jadi kami secara umum saja ana sampaikan bahwa, kalau menuntut seseorang dengan fakta yang masih ditaksir fakta itu, bukan fakta yang terang benderang, maka ada pada namanya in dubio pro reo, pasti hakim nanti akan ragu memutus saudara Saiful Ilah, oleh sebab itu nanti di pledoi ditunggu sungguh, ” kata Syamsul Huda, Penasehat Hukum.

Di wadah yang sama, JPU KPK juga menuntut tiga pejabat Kabupaten Sidoarjo di Dinas PU Bina Asas, terkait kasus yang menjerat Saiful Ilah.

Mereka merupakan Sunarti Setyaningsih, Kepala Dinas PU Bina Marga, dituntut 2 tarikh penjara, denda Rp 100 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sementara, dua staf di PU Bina Marga, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji, masing-masing dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara. Demikian seperti dilansir pada Liputan6, 16 September 2020.