HEADLINE: Denda Tak Pakai Masker Rp 250 Ribu-1 Juta, Efektif Bikin Warga Disiplin?

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Tumbuh warga Jakarta yang tak berdisiplin di masa pandemi dipastikan bahan makin tak nyaman dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020. Regulasi tentang Penerapan Peraturan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan tubuh sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19 itu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 19 Agustus 2020.

Bertujuan untuk membuat warga Ibu Kota makin berdisiplin, Pergub tersebut menetapkan sanksi progresif dengan makin tinggi bagi pelanggar protokol kesehatan, khususnya terkait penggunaan masker saat beraktivitas di luar panti.

Jika selama ini sanksi denda bagi pelanggar masker hanya Rp 250 ribu, melalui Pergub ini dendanya bisa mencapai Rp 1 juta, tergantung seberapa kerap pelanggaran dilakukan. Pertanyaannya, apakah sanksi denda yang makin tinggi bisa mendongkrak kedisiplinan warga?

Anggota Persen IX DPR Saleh Daulay meragukan hal itu. Dia mengatakan, sedang banyaknya warga yang tidak menggunakan masker tidak berhubungan langsung secara berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan.

“Masalahnya kenapa warga kelihatan tidak peduli, tersebut karena kurangnya sosialisasi dari negeri. Jadi, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan pentingnya masker, ” ujar Saleh kepada Liputan6. com , Jumat (21/8/2020).

Bahkan, dia melihat warga Jakarta sebenarnya cukup peduli dengan kesehatannya. Hanya saja, tidak semuanya memiliki akses untuk mendapatkan masker, apalagi yang gratis.

“Jadi, walaupun masker itu ada pada mana-mana, tapi tidak semua karakter bisa mengakses masker dengan gampang karena memang faktanya masker itu belum ada yang gratis setahu saya. Rata-rata beli di apotek. Ini membuat kesulitan tersendiri untuk masyarakat untuk mendapatkannya, ” sahih Saleh.

“Kalau negeri ikut ambil bagian dengan menyelenggarakan intervensi, misalnya menyediakan masker percuma dan mudah diakses masyarakat, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak memakai masker sebagaimana ditentukan protokol kesehatan, ” imbuh dia.

Selain itu, lanjut Saleh, bisa oleh sebab itu pula warga malas menggunakan kedok karena merasa dirinya aman. Apalagi ada yang berpendapat bahwa kalau semuanya sudah pakai masker, bermanfaat dirinya sudah aman, tak perlu lagi pakai pelindung.

“Sejauh ini banyak juga orang yang mulai jenuh kelihatannya, penuh hanya berdiam diri di panti, kemudian ingin beraktivitas seperti berpunya, sehingga banyak yang tidak menggunakan masker, ” ujar anggota Balai di komisi yang membidangi kesehatan tubuh ini.

Saleh menghargai, semua masalah itulah yang membina pemerintah masih terlihat ragu untuk menetapkan aturan yang lugas & tegas. Dengan banyak persoalan dengan dilematis, menyulitkan pemerintah untuk bersikap tegas.

“Makanya saya katakan sekali lagi, kita harus mulai dari membangun kesadaran asosiasi terlebih dulu, supaya mereka ikut terlibat aktif di dalam memutus timbil rantai penyebaran birus Corona. Jika dikasih denda yang tinggi, belum tentu masyarakat mampu membayar, kalau dikasih hukuman kurungan juga tak mungkin, penjara tak akan cukup, ” dia memungkasi.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Patron Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin, menilai efektif atau tidaknya Pergub yang baru ini tergantung kepada kesadaran masyarakat Ibu Kota, khususnya kesadaran untuk mematuhi aturan kesehatan.

“Diberlakukannya kompensasi progresif itu kan karena didasari adanya warga yang berulangkali mengenai, yang besar kemungkinan akibat sejak regulasi sebelumnya kurang memberikan hasil jera. Tujuan denda progresif ini agar masyarakat disiplin, patuh serta taat pada ketentuan protokol kesehatan, ” papar Arifin kepada Liputan6. com , Jumat (21/8/2020).

Dia mengutarakan, dari pengalaman di lapangan menghadapi warga uang melanggar protokol kesehatan tubuh, khususnya penggunaan masker, banyak keterangan yang diutarakan tentang penyebab kenapa mereka tak membawa masker. Tak sedikit pula alasan itu terkesan dibuat-buat.

“Alasan dengan umum biasanya karena suka kurang enggak bawa masker atau masker ketinggalan. Ada pula yang menganggap bahwa pandemi ini sudah siap, sehingga tak perlu lagi pakai masker. Ada pula yang memandang dirinya sehat dan tak hendak tertular. Pokoknya banyak alasan, ” beber Arifin.

Di lapangan, lanjut dia, pihaknya pula tidak bisa memaksakan sanksi kompensasi kepada warga yang melanggar patokan penggunaan masker. Tidak semua karakter bersedia membayar denda, karena di peraturan gubernur, ketika orang tak mampu untuk membayar denda, maka dia mempunyai pilihan lain yakni kerja sosial.

“Untuk kerja sosial kita harus siapkan peralatan kebersihan, kemudian kita juga harus menyiapkan rompi oranye. Penuh para pelanggar yang memilih kegiatan sosial, sedangkan kesiapan peralatan kerjanya tidak terlalu banyak, sehingga masyarakat yang melanggar harus menunggu antrean untuk menjalankan sanksi kerja sosial, ” ujar Arifin.

Di sisi lain, dia membantah keras bahwa Pemprov DKI Jakarta sama sekali tak pernah menyediakan masker gratis sebelum sanksi penggunaan masker diberlakukan.

“Jakarta mulai memberlakukan sanksi pelanggaran kepada mereka yang tidak menggunakan masker ketika Pemprov telah membagikan perut kali lipat masker dari total penduduk Jakarta, ” ujar Arifin.

Di awal PSBB, lanjut dia, Pemprov DKI sudah membagikan masker untuk penduduk Jakarta dengan jumlah hampir 22 juta masker. Ketika itu masker masih sulit didapatkan dan harganya juga masih mahal.

“Setelah masker gratis dibagikan, barulah patokan protokol penggunaan masker diberlakukan beserta sanksinya. Kini orang-orang (warga DKI Jakarta) itu tidak bisa teristimewa beralasan tidak punya masker, ” Arifin memungkasi.

Langsung, seperti apa sebenarnya denda reformis pelanggar masker di Jakarta tersebut?

2 dari 3 halaman

Lupa Seharga Rp 1 Juta

Meski sudah berulangkali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota, jumlah pasien positif Covid-19 tak serupa kunjung surut. Alih-alih membuat warga sadar, angka-angka peningkatan jumlah pasien itu ternyata tetap saja menyusun disiplin warga kendor, khususnya pada hal menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Buktinya, tiap hari ratusan warga Jakarta terjaring pengawasan PSBB dengan digelar aparat. Umumnya mereka mengabaikan ketentuan penggunaan masker. Selain sanksi kerja sosial, mereka juga mampu menggantinya dengan sanksi denda senilai Rp 250 ribu.

Belakangan, pengenaan sanksi itu dinilai tak kunjung menimbulkan efek insaf. Karena itulah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menerapkan kompensasi progresif bagi warga yang berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Denda progresif ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bagian 79 Tahun 2020 tentang Implementasi Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19, dan ditandatangani pada agenda 19 Agustus 2020 itu.

Pasal 4 Pergub menyusun setiap warga wajib menggunakan masker apabila beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya, dan menggunakan organ umum.

Aturan hukuman bagi warga yang tidak menggunakan masker diatur dalam Pasal 5 Pergub. Yakni, apabila warga tidak menggunakan masker sesuai ketentuan tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 250. 000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan baju luar selama satu jam.

Jika kembali melakukan pelanggaran, oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif sejumlah Rp 500. 000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas ijmal dengan mengenakan rompi selama dua jam.

“Pelanggaran berulang dua kali dikenakan kerja baik membersihkan sarana fasilitas umum secara mengenakan rompi selama 180 menit (tiga jam) atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 750. 000, ” seperti tertulis dalam Pasal 5 Ayat 2b.

Jika pelanggaran tak menggunakan masker dilakukan berulang lebih lantaran tiga kali, dalam aturan Pergub tertulis, warga akan dikenakan sanksi kerja sosial yang lebih mengandung lagi, yakni selama empat tanda. Atau, dikenakan denda administratif sebesar Rp 1 juta.

“Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker pada luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, pelanggar untuk dimasukkan ke basis data atau sistem bahan, ” bunyi Pasal 5 Bagian 4.

Sementara tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengaku, selama penerapan PSBB di Ibu Kota, salah satu fokus pihaknya adalah pengawasan terhadap penerapan masker oleh warga. Pihaknya serupa tak segan-segan memberlakukan sanksi kepada mereka yang melanggar.

“Melakukan penindakan dan pendisiplinan kepada mereka yang melanggar ketentuan penerapan masker adalah hal yang jadi fokus utama Satpol PP. Khusus untuk denda pelanggaran masker, kita sudah mengumpulkan Rp 1, 7 miliar, ” jelas Arifin kepada Liputan6. com , Jumat (21/8/2020).

Dia mengatakan, sejak 5 Juni 2020 hingga 20 Agustus 2020, masyarakat yang melanggar atau tak memakai masker pada saat pemberlakuan PSBB sebanyak 105 ribu orang bertambah. Namun, tak semuanya dikenakan sanksi denda.

“Dari lebih 105 ribu orang yang menentang itu, yang dikenakan denda sebanyak 11. 680 orang dari serta telah membayar dengan total nilanya Rp 1, 7 miliar, ” ujar Arifin.

Ke depan, warga Jakarta yang sering lupa membawa atau mengenakan kedok saat keluar rumah harus bertambah dalam merogoh kocek. Sebab, dendanya bisa mencapai Rp 1 juta saat Anda lupa mengenakan penghabisan mulut dan hidung itu.

Adapun saat ini Jakarta masih menerapkan PSBB transisi. PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung mulai 14 hingga 27 Agustus 2020.

Semasa perpanjangan PSBB transisi, Anies mengimbau warga tetap menjalankan protokol kesehatan tubuh, yakni memakai masker, rutin mencuci tangan, dan saling menjaga jarak.

3 dari 3 halaman

Dibanding Bantul hingga Samarinda

DKI Jakarta tak sendirian menerapkan sanksi denda bagi warga dengan bandel menganakan masker di zaman pandemi Covid-19. Sejumlah kota & kabupaten juga menerapkan aturan sebangun untuk menegakkan disiplin warganya.

Daerah-daerah yang menerapkan peraturan itu umumnya menjadikan Instruksi Kepala Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan & Pengendalian Covid-19 sebagai acuan.

Berikut sejumlah kota, kabupaten dan provinsi yang sudah memiliki aturan denda bagi warga yang tak mengenakan masker.

1. Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mau menetapkan denda bagi warganya dengan keluar rumah tanpa memakai kedok.

Denda berlaku setelah adanya Peraturan Bupati (Perbup) Cetakan 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Sanksi yang diberikan mulai dari teguran, larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat, pembinaan bersifat edukatif, tidak diberikan pelayanan publik dalam waktu 14 hari, hingga denda administratif. Disebutkan, denda yang dikenakan sejumlah Rp 100. 000.

2. Kabupaten Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, juga megenakan sanksi untuk masyarakat yang tak memakai kedok di tempat umum. Aturan tersebut termuat dalam Perbup Lebak Nomor 28 Tahun 2020.

Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib memakai masker, dan ada dua sanksi bagi yang melanggar.

Pertama, menyapu sarana fasilitas umum dengan memakai tanda khusus.

Ke-2, sanksi denda administratif sebesar Rp 150. 000. Pengenaan sanski tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP didampingi unsur kepolisian/TNI.

Preskripsi ini akan disosialisasikan terlebih awal, dan mulai efektif berlaku dalam 15 Agustus 2020 mendatang.

3. Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat akan memberlakukan denda untuk warga yang tidak memakai kedok di tempat umum. Menurut pemberitaan sebelumnya, besaran denda yang dipakai yaitu Rp 100. 000-Rp 150. 000.

Ditegaskan kalau denda ini berlaku siapa kendati yang berada di daerah Mencuraikan, termasuk wisatawan. Hal ini pun disambut oleh gugus tugas setempat, seperti Tasikmalaya, Bekasi, hingga Depok.

Meski secara ijmal berlaku mulai 27 Juli 2020, Pemerintah Kota Depok mulai mematuhi aturan denda per 23 Juli 2020.

4. Kabupaten Gresik

Pada 12 Juni 2020, telah ditandatangani Perbup Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Era Transisi Menuju Tatanan Normal Segar. Perbup menekankan aturan penegakan adat kesehatan dan sanski kepada para-para pelanggaranya.

Ada perut jenis sanksi diberikan kepada bangsa yang tak mengenakan masker dalam tempat umum. Sanksi itu berbentuk kerja sosial dengan membersihkan kemudahan umum atau denda administratif sejumlah Rp 150. 000.

5. Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, memberlakukan denda kekayaan sebesar Rp 250. 000 untuk warganya yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar sendi.

Sebelumnya, daerah ini telah memberikan hukuman fisik sesuai push-up, namun ini dirasa invalid efektif karena banyak warga yang tak patuh.

6. Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta pula kian ketat mengawasi penerapan aturan kesehatan. Hal itu terbukti dengan diketoknya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Segar.

Peraturan tersebut memuat upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan protokol kesehatan. Di antaranya patroli keliling hingga memberikan sanksi untuk pelanggar.

Di di peraturan wali kota tersebut tercatat jenis sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Mulai dari teguran, kerja sosial, hingga denda Rp 100 ribu.

“Kalau sedang ada yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka perlu ditindakan tegas, ” kata Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, Heroe Poerwadi.

7. Kota Samarinda

Penggunaan masker juga oleh sebab itu hal wajib di Samarinda, Kalimantan Timur. Bahkan disiapkan sanksi bagi yang melanggar. Dari denda Rp 250 ribu atau sanksi kerja sosial.

Wali Tanah air Samarinda Syaharie Jaang menuangkan susunan tersebut dalam Peraturan Wali Praja (Perwali) 38/2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Petaka Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Samarinda.

Menurut Jaang, perwali itu sejalan dengan surat informasi pemerintah pusat sehingga memiliki dasar hukum. Dan Samarinda bukan oleh sebab itu satu-satunya di Kaltim.

“Saya sudah tapak tangan perwalinya, ” kata Jaang di Samarinda, Kamis 6 Agustus 2020.