Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara, Tugasnya Diahlikan ke Kementerian

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan 18 lembaga negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tarikh 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) & Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan tersebut diteken Jokowi pada Senin 20 Juli 2020.

Di dalam Pasal 19 ayat (1) Perpres tersebut, ada 18 lembaga negara yang dibubarkan oleh Jokowi. Kemudian, di ayat selanjutnya dijelaskan kalau pelaksanaan tugas dan fungsi institusi yang dibubarkan dialihkan ke kementerian dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berikut daftar lembaga negara yang dibubarkan berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif dengan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2010. Tugas dan fungsinya diahlikan ke Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral dan Departemen Keuangan.

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2011. Tugas dan fungsinya diahlikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2012. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum dengan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 90 Tahun 2016. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Satuan Tugas Percepatan Pengamalan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Suruhan dan fungsinya diahlikan ke Dasar Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

6. Tim Koordinasi Penilikan dan Evaluasi atas Pemberian Sandar dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan minuman minum yang dibentuk berdasakan Perpres Nomor 46 Tahun 2019. Suruhan dan fungsinya dialihkan ke Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Anak buah.

7. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang diciptakan berdasarkan Keppres Nomor 39 Tarikh 1991. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Keuangan.

8. Tim Nasional untuk Permufakatan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organisastion yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 104 Tahun 1999. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Asing Negeri.

9. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2000. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

10. Tim Nasional Peningkatan Ekspor & Peningkatan Investasi yang dibentuk bersandarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2006. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

11. Tim Penyelarasan Percepatan Pembangunan Rumah Susun pada Kawasan Perkotaan yang dibentuk bersandarkan Keprres Nomor 22 Tahun 2006. Tugas dan fungsinya dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

12. Komisi Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomr 37 Tahun 2014. Perintah dan fungsinya diahlikan ke Dasar Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

2 dari 3 halaman

6 Institusi Negara Lainnya

Ada 6 lembaga negara lainnya yang juga dibubarkan Jokowi menggunakan Perpres Nomor 82 tahun 2020. Namun, tidak dijelaskan tugas serta fungsi lembaga negara tersebut dialihkan ke kementerian/instansi lain. Berikut daftarnya:

1. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011.

2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdsarkan Perpres Cetakan 86 Tahun 2011.

3. Komite Pengarah Peta Timah Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2019-2019 yang dibentuk berdasarkan Perpres Bagian 74 Tahun 2017.

4. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) PLN yang dibentuk berdsaarkan Keppres Nomor 166 Tarikh 1999.

5. Komisi Kebijakan Sektor Keuangan yang diciptakan berdasarkan Keppres Nomor 177 Tarikh 1999.

6. Tim Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2002.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah itu: