JUDUL: Buronan Djoko Tjandra Bebas Lalu-lalang Indonesia, Kecolongan atau Disengaja?

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia usai membuat KTP elektronik dan pendaftarkan Peninjuan Kembali (PK) ke Meja hijau Negeri Jakarta Selatan. Kuasa Norma Djoko Tjanda mengungkap saat tersebut buronan Kejaksaan Agung itu telah berada di Malaysia.

“Informasinya beliau di Malaysia, ” kata Pengacara Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma kepada Liputan6. com pada Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Kepala Pusat Pencerahan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan hingga saat ini kejaksaan masih terus mencari Djoko Tjandra. Kejaksaan belum bisa memastikan apakah Djoko Tjandra memang benar sudah berada di Malaysia.

“Kalau soal yang di Malaysia kami tidak sampaikan karena itu strategi kami, apa betul yang bersangkutan di sana, apa sungguh di sana? Masih kita cari, ” ujar Hari kepada Liputan6. com di Jakarta.

Walaupun demikian, Hari menegaskan Kejaksaan Gemilang terus memburu Djoko Tjandra secara berbagai cara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Dia divonis pidana 2 tahun penjara & denda Rp 15 juta sebab terbukti bersalah melakukan korupsi dalam perkara cessie Bank Bali. Vonis itu dijatuhkan pada pertengahan Juni 2009.

“Sekarang yang penting jaksa eksekutor mencari dan akan menangkap yang bersangkutan untuk mengeksekusi hal-hal yang akan awak tindak, ” tandas Hari.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang juga mengaku tak pelajaran soal kabar Djoko Tjandra zaman ini berada di Malaysia. Tetapi, imigrasi tidak mendeteksi adanya perlintasan Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia.

“Di perlintasan imigrasi tidak ada atas nama Djoko Tjandra baik saat masuk dan keluar. Artinya tidak ada penelitian imigrasi atas nama Djoko Tjandra, ” kata Arvin kepada Liputan6. com di Jakarta.

Usai diketahui berada di Indonesia, Kejaksaan Utama langsung mengirim surat pencegahan pada tanggal 3 Juli 2020 cerai-berai.  

Arvin menyungguhkan ada celah ketika Djoko Tjandra membuat e-KTP dan paspor Nusantara, yaitu ketika masa berlaku pencekalan berakhir pada 13 Mei 2020 dan kejaksaan agung baru menerbitkan kembali statusnya dalam daftar pecarian orang (DPO) pada 27 Mei 2020. Di antara tanggal itulah, nama Djoko Tjandra tak masuk di dalam sistem dengan status dicekal ataupun DPO.

“Jadi ada kegiatan pembuatan KTP, paspor di rentang waktu itu, ” ujar dia.

Lalu  mengapa  imigrasi memberikan paspor kepada buronan?

Arvin mengatakan, tidak semua orang imigrasi mengetahui kalau Djoko Tjandra buronan kejaksaan. Sebab, ketika membuat paspor nama Djoko Tjandra tidak tercatat dalam jadwal cekal dan DPO.

“Itu perkara lain, menghadapi dia saat membuat paspor kan tidak semua orang tahu, mungkin tersedia orang yang tidak ikut pemberitahuan. Sementara di sistem tidak terekam (cekal), KTP ada, persyaratan ada, tidak terdapat dalam pencegahan, DPO, jadi imigrasi mengeluarkan paspor, ” kata Arvin.

Sementara saat ini, kata dia, paspor sudah dikembalikan oleh Djoko Tjandra pada 6 Juli 2020.

“Kami bersurat kembali, untuk melakukan penarikan paspor, lalu dikembalikan pada 6 Juli 2020. Dikirim dalam amlop yang dalam amplop tersebut namanya Anita Kolopaking, apakah yang  mengirim surat tersebut bu Anita atau Djoko sendiri, kita nggak tau juga, ” tandas Arvin.  

Menghargai Kecolongan

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun membenarkan pihaknya kecolongan informasi soal kehadiran Djoko Tjandra. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR RI.

“Kami memang ada kelemahan, pada tanggal 8 Juni, Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya, jujur ini kelemahan intelijen ana, ” kata Burhanuddin.

Dia menuturkan sudah bertanya kepada pihak pengadilan dan itu ternyata didaftarkan di pelayanan terpadu, jadi indentitasnya tak terkontrol.

“Tetapi ini akan menjadi pertimbangan kami, ” jelas Burhanuddin.

Namun, dia merasa heran, kenapa Djoko Tjandra bisa meresap ke Indonesia, terlebih lagi tempat tidak kena pencekalan.

“Tetapi pemikiran kami adalah bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini saja tersangka ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Akan tetapi kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus serta berlaku sampai ketangkap. Ini hendak menjadi persoalan kami nanti dengan Imigrasi, ” ungkap Burhanuddin.

Dia menuturkan tak suka menyalahkan siapa pun. Tapi memang pemikiran yuridis pihak Kejaksaan, benduan tidak ada batas untuk dikerjakan pencekalan.

“Kalau tersebut sudah terpidana, harusnya tidak ada batas waktunya sampai dia terperangkap. Untuk pencekalan tersangka atau tersangka ada batas waktunya, ini diperlukan untuk kepastian hukum. Itu yang akan kami bicara dengan bagian sebelah, ” dia memungkasi.

Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang melibatkan Djoko Sugiarto Tjandra berawal tahun 1999. Pada 2009, divonis hukuman besar tahun penjara pada tingkat PK. Hingga tingkat kasasi, Djoko dinyatakan tidak bersalah.

Sebelum dieksekusi Kejagung, Djoko melarikan diri. Sejumlah pihak menduga berada di Papua Nugini. Djoko pun menyandang status buron.

2 dari 4 kaca

Kecolongan yang Disengaja?

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Gasak menyebut tak terditeksinya Djoko Tjandra ke Indonesia adalah kecolongan yang disengaja. Dia yakin banyak perseorangan di imigrasi atau kejaksaan terkenal yang membantu buronan kasus Bank Bali itu masuk ke Nusantara tanpa diketahui.

“Di dalam birokrasi masih banyak orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, sehingga selalu saja ada sistem yang disiasati oleh orang-orang di birokrasi (interpol, imigrasi dan kejaksaan). Ini yang saya sejumlah ‘kecolongan yang disengaja’, ” introduksi Fikar kepada Liputan6. com di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Secara mudahnya Djoko Tjandra membuat e-KTP, kata Fikar menunjukkan bahwa adanya carut marut administrasi kependudukan. Pokok,   sejak jadi buron tarikh 2009, ia diketahui sudah berstatus warga negara Papua Nugini.

“Seharusnya sudah tidak sedang menjadi WNI dan secara logis sudah dihapus namanya dari jadwal penduduk Indonesia, tetapi dengan mudahnya membuat e-KTP Indonesia dalam zaman beberapa jam saja, ” ujar dia.

Cepatnya pelayanan KTP, kata dia, disatu bagian merupakan kemajuan tetapi sekaligus kemunduran karena tidak bisa mendeteksi  Djoko Tjandra  sudah bukan WNI serta sekaligus buronan.

Untuk itu, Fikar meminta kepada Kejaksaan Agung agar segera menangkap Djoko Tjandra bahkan jika saat itu dia berada di luar daerah. Meskipun saat ini buronan kejaksaan agung selama 11 tahun tersebut mengajukan peninjauan kembali kasusnya.

“Mengajukan atau tidak mengajukan PK, Djoko Tjandra sebagai buronan harus dan wajib ditangkap, karena putusan pengadilan atas kejahatannya di Indonesia sudah final. Apalagi PK itu upaya hukum luar biasa dengan tidak menghalangi eksekusi, ” sirih dia.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pun menduga ada kongkalikong antara imigrasi dan kejaksaan agar Djoko Tjandra bebas lalu-lalang ke Indonesia. Dengan alasan red notice yang kedaluarsa, kata Boyamin, imigrasi tidak dapat mencekal Djoko Tjandra. Padahal sebenarnya pencekalan bagi seorang terpidana apalagi buron berlaku seterusnya hingga tertangkap.

“Mestinya interpol bertanya ke kejaksaan utama, soal masa kedaluarsa pencekalan. Jika ditanya ya mestinya berlaku langsung menerus, kan nggak mungkin di setiap bulan update, ” kata Boyamin kepada Liputan6. com di Jakarta.

Atas dugaan ini Boyamin pun melaporkan  Direktorat Jenderal Imigrasi,   Sekretaris NCB Interpol Nusantara dan  Lurah Grogol Selatan ke Ombudsman.

Boyamin mengatakan, ada dugaan Dirjen Imigrasi menelantarkan DJoko Tjandra masuk dan muncul ke Indonesia, tanpa diberlakukan tata cara terhadap orang dengan status cekal tangkal. Selain itu,   Dirjen Imigrasi juga diduga menerbitkan paspor baru Djoko Tjandra pada tgl 23 Juni 2020, padahal Dirjen Imigrasi mengetahui jika DJoko Tjandra adalah DPO dan pernah memiliki Paspor Papua Nugini.

Kemudian, NBC Interpol juga  mencetak surat dan mengirimkannya kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020 tentang pemberitahuan bahwa Red Notice  Djoko Tjandra telah terhapus daripada basis data, terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada suruhan lagi dari Kejaksaan Agung.

“Kenapa NBC Interpol tidak tanya ke kejaksaan agung zaman. Kedaluarsa tahun 2014 tapi gres diberitahun 2020, ” ujar dia.

“Hal ini berbeda perlakuan terhadap buron lain di luar Djoko Tjandra yang mana Sekretrais NCB Interpol Indonesia diduga sebagian besar tidak pernah membuat dan mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi atas berakhrinya masa menahan terhadap status buron yang masanya melebihi dari 6 bulan, ” ujar dia.

Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan Kaki gunung Grogol Selatan adalah memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP di dalam jam 07. 00 WIB. Jadi, kata dia, terkesan mengistimewakan DJoko Tjandra.

“Semestinya Lurah Grogol Selatan tidak memberikan pencetakan KTP-el karena sudah diketahui dengan umum Djoko Tjandra adalah buron dan pernah mempunyai Kewarganegaraan Papua Nugini, ” kata dia.

Sementara, kata dia, Kaki gunung tidak bisa  berdalih tidak mendapati status buron tersebut.

3 dari 4 halaman

Negara Kalah dengan Djoko Tjandra?

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyebut negara kecundang dengan Djoko Tjandra, buronan urusan pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Herman menyebut demikian pasal heran negara tak mampu keahlian keberadaan Djoko Tjandra.

“Persoalanya sekarang, sepertinya negara keok dengan seorang Djoko Tjandra. Itu terkesan negara kalah. Masa mulia orang buronan saja susah ditangkap, ” ujar Herman Hery sudah rapat tertutup dengan KPK, Selasa (7/7/2020).

Herman menyuarakan, persoalan Djoko sebenarnya hal yang sangat sederhana. Menurutnya, yang kudu dilakukan penegak hukum adalah kegiatan sama yang baik untuk segera menyeret Djoko Tjandra ke kurungan. “Ini persoalan sederhana, tergantung kemauan institusi penegak hukum, berkoordinasi jarang Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangkap Djoko Tjandra, ” kata tempat.

Maka dari itu, Herman meminta para penegak lembaga segera berkoordinasi untuk segera menangkap Djoko Tjandra. Setidaknya untuk membuktikan bahwa negara tak kalah dengan Djoko Tjandra.

“Saya mengimbau lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada, segera tangkap Djoko Tjandra untuk membuktikan kepada publik bahwa negara tidak tersisih dengan Djoko Tjandra, ” katanya.

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding menyebut, situasi itu menunjukkan lemahnya sistem harmonisasi lintas kementerian.

“Ini menunjukan lemahnya sistem dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga jadi sangat mudah seorang buron keluar masuk di negara kita, ” kata Sudding.

Menurut dia, hal itu menjadi tamparan bagi aparat penegak hukum & Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dia minta, penegak hukum mengusut siapa pihak yang melindungi Djoko Tjandra.

“Saya kira hal ini perlu diusut sapa pihak yang memberi akses & melindungi Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, ” ujar dia.

Termasuk, kata dia, para-para pihak yang mengetahui keberadaan Djoko Tjandra tapi tak mau aktif mulut juga harus diperiksa. Mereka harus dipertanggung jawabkan secara lembaga.

“Pihak yang keahlian keberadaan Djoko Tjandra tapi tak melaporkan ke aparat penegak hukum karenanya harus di mintai pertanghungjawaban hukum, termasuk pengacaranya, ” pungkasnya.

Sementara Wakil Kepala DPR Sufmi Dasco Ahmad menghargai buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra, bisa lolos masuk ke Indonesia dengan cara memanfaatkan status pandemi Covid-19.

“Yang bersangkutan memanfaatkan pandemi Covid-19 tersebut untuk kepentingan yang bersangkutan, ” kata Dasco.

Adanya pandemi, menurut Dasco membuat negara penegak hukum berkonsentrasi untuk memeriksa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kelengahan itulah yang digunakan Djoko Tjandra.

Politisi Gerindra itu lantas meminta, tradisi penegak hukum segera bersinergi buat menuntaskan masalah buronan ini.

“Kami imbau kepada petugas penegak hukum saling bersinergi buat mengungkap kasus ini. Kami akan minta kepada Komisi III yang membawahi penegakan hukum untuk proaktif, ” tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: