Para-para Buruh Protes Tidak Ada Kenaikan UMP Sumsel Saat Pandemi Covid-19

Wayne Collins

Liputan6. com, Palembang semrawut Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) kembali dipadati sebab para demonstran. Kali ini, puluhan buruh menggelar protes terkait Risiko Minimun Provinsi (UMP) Sumsel, dalam hari Rabu (11/11/2020) siang.

Para buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Semesta Indonesia (KSPSI) Sumsel, melayangkan penolakan ke Gubernur Sumsel Herman Deru.

Itu menyampaikan keberatan, karena beberapa periode lalu Gubernur Sumsel mengeluarkan Tulisan Keputusan (SK) UMP untuk tahun 2021 tidak mengalami kenaikan.

Ketua DPD KSPSI Sumsel Abdullah Anang mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Gubernur Sumsel buat mempertanyakan UMP Sumsel yang tak naik di tahun depan.

“Harapan kami, Pemprov Sumsel terkhusus Gubernur Sumsel untuk bisa menaikkan besaran UMP, seperti lima provinsi lain di Indonesia, ” ungkapnya.

Dalam tuntutannya, para buruh menolak SK Gubernur Sumsel yang berisi tidak tersedia kenaikan UMP tahun 2021. SK Gubernur Sumsel tersebut, menetapkan UMP tahun 2021 mendatang masih sebesar Rp3. 043. 111 per kamar.

Dia menilai, SK UMP Sumsel tersebut sangat merugikan para buruh yang sangat membutuhkan tunjangan hidup.

“Apalagi sekarang kondisi pandemi Covid-19, kami sangat membutuhkan tunjangan hidup lebih, ” ungkapnya.

Selain menolak SK Gubernur Sumsel mengenai UMP 2021, mereka juga mengirimkan beberapa tuntutan kepada Gubernur Sumsel Herman deru.

Tuntutan mereka yaitu, meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan PERPPU pembatalan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Kita juga menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikan UMP 2021, dan menuntut pembahasan Upah Minimum Sektoral Sumsel, ” katanya.

2 dari 4 halaman

Kaji UMK Sumsel

Lalu, tuntutan terakhir yaitu menodong pihak PPNS Sumsel melaksanakan tugas pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Sumsel.

Gubernur Sumsel Herman Deru pun tepat menerima aksi buruh tersebut. Tempat mengatakan, kenaikan Upah Minimum Tanah air (UMK) di Sumsel masih hendak dikaji.

“Kita tidak kalah dengan provinsi lain perkara UMK, sedang dikaji karena pemberlakuan UMK baru pada 1 Januari 2021 nanti, ” katanya.

Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur ini pula sudah menyetujui kenaikan UMP, meski di satu sisi belum membenarkan kenaikan UMK di tiap kabupaten kota di Sumsel.

Alasannya sendiri, karena dia belum menerima rincian angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bagi pekerja pada kabupaten/kota di Sumsel.

3 dari 4 halaman

Angka Kebutuhan Hidup Layak

“Tapi percayalah, yang tidak naik tidak saya tandatangani. Jadi, dari kabupaten/kota usulannya nanti UMR. Kenaikannya harus sesuai dengan KHL, ” ujarnya.

Menurutnya, penetapan KHL baru di setiap daerah tentu bervariasi atau tidak sama. Namun jika KHL ditentukan pada ruang tertentu tapi UMR tidak mengikuti, maka kebijakan kenaikan UMK langgeng menjadi kewenangannya sebagai kepala kawasan.

“Tidak perlu kacau, saya tetap bersama kalian. Saya tidak pernah meninggalkan kalian. Selama kita hidup dalam ekosistem, bahwa antara buruh, dan korporasi harus jalan seimbang, ” katanya.

Dia menilai, korporasi tanpa buruh tidak akan berjalan. Sejenis pula sebaliknya, buruh ingin kongsi tetap bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: