Pemerintah Tak Perpanjang Burden Sharing dalam 2021

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan memperpanjang burden sharing sebagai skema pada pembiayaan APBN 2021.

Dimana burden sharing dengan disepakati antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) hanya berlaku satu tahun, atau untuk 2020 selalu.

“SKB dengan BI itu kan kemarin ada dua, SKB 1 serta SKB 2. SKB 1 tersebut sudah menjelaskan bahwa ada tiga jenis bentuk transaksi Bank Indonesia untuk pasar SBN kita. Mekanisme pasar greenshoe, lalu ada private placement. Itu akan tetap berlaku, ” kata Kepala Badan Kebijaksanaan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, Selasa (6/9/2020).

Sementara, untuk burden sharing yang ada pada SKB 2 tidak akan diperpanjang. “Tetapi Bank Indonesia tetap berlaku di pasar sekunder. Lalu kemungkinan BI juga bisa melakukannya pada pasar primer itu SKB satu. Itu belum akan kita perbaikan tapi ini ke depan mau kita lihat. Jadi 2020 tersebut kan sudah jelas bahwa kita sebutnya itu one off , ” kata dia.

“Jadi itu tidak akan kita lakukan lagi supaya ini semakin jelas pesannya bagi pasar, bahwa independensi Bank Sentral itu semakin kita pertegas aja, ” sambung dia menegaskan.

Meski begitu, Febrio menuturkan inovasi burden sharing ini mendapat sambutan yang cukup baik di pasar. NAMun, seklai lagi ia menegaskan bahwa Bank Sentral harus tetap independen dalam kebijakan moneternya.

“Kemarin memang itu adalah inovasi yang sebenarnya cukup bisa diterima oleh pasar. Tetapi jangan sampai persepsinya bahwa Bank Indonesia kemudian harus selalu melakukan monetisasi, dan ini nggak benar. Kita percaya bahwa bank sentral itu harus tetap independen dalam kebijakan moneternya untuk bisa mengendalikan tingkat suku bunga sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, yang betul dengan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus yang cocok dengan inflasi yang rendah dan stabil, ” sekapur dia.

2 dari 3 halaman

BI: Realisasi Pembelian SBN Rencana Burden Sharing Capai Rp 183, 48 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencetak per 15 September 2020, realisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema pembagian beban atau  burden sharing  II di pasar perdana sebanyak Rp 183, 48 triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menetapkan, realisasi pembelian SBN tersebut secara mekanisme secara langsung. Sebagaimana dengan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 7 Juli 2020 atau skema burden sharing II.

“Posisi pada 15 September ini, realisasi pendanaan serta pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN tahun 2020 melalui mekanisme pembelian  SBN  dengan langsung mencapai Rp 183, 48 triliun, ” kata Perry di dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait Laporan Semester I Kinerja Bank Indonesia, dalam Komplek Parlemen, Senin (28/9).

Perry merinci, berdasarkan skema burden sharing II, disepakati pembiayaan untuk public good sebesar Rp 397, 56 triliun. Kemudian pembiayan untuk non-public goods terkait UMKM disetujui sebesar Rp 177, 03 triliun.

Adapun, realisasi pembagian beban dengan pemerintah untuk non-public goods terkait UMKM sudah terserap Rp 44, 38 triliun.

Oleh karena tersebut, sambung Perry, realisasi pembelian  SBN  ini menunjukkan komitmen BI dalam pembelian SBN.

“Sehingga pemerintah lebih fokus pada cara akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional, ” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah itu: