Pemimpin F-PAN Nilai Perubahan Nama RUU HIP Tak Selesaikan Masalah

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Plt Ketua Fraksi PAN DPR MENODAI Saleh Partaonan Daulay menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebaiknya dikeluarkan dahulu lantaran Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk menghindari polemik lebih luas. Menurutnya perubahan nama RUU HIP menjelma RUU BPIP tidak membuat persoalan ini selesai.

“Masyarakat menuntut RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas, andaikata tetap dilanjutkan namun dengan mengubah judul dan substansi maka saya khawatir tak menyelesaikan masalah, ” kata Taat kepada Antara di Jakarta, Sabtu 18 Juli 2020.

Dia menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bergandengan untuk mengevaluasi terkait RUU HIP yang mendapatkan perhatian masyarakat secara luas.

Saleh kacau kalau RUU HIP tersebut hanya diganti judul dan substansinya mau tetap ditolak masyarakat.

“Itu akan menghabiskan energi kelompok karena berpolemik, berdebat, dan bertarung argumentasi di ruang diskusi serta ruang publik, itu tidak molek, ” ujar dia yang dikutip dari Antara.

Menurut dia, jika ingin membuat payung hukum untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) maka lebih baik mencabut dahulu RUU HIP kemudian mengajukan RUU BPIP.

Setelah tersebut, menurut Saleh, masyarakat perlu dikasih pemahaman terkait RUU BPIP tersebut agar memahami substansinya. “Kalau tak semacam itu, masyarakat akan tetap terus memprotes dan itu bisa mema energi kita, ” katanya.

2 dibanding 3 halaman

RUU BPIP Dihilangkan dari Prolegnas

Anggota Komisi IX DPR RI itu menceritakan, dirinya memperoleh pertanyaan dari masyarakat kenapa Prolegnas 2020 disahkan hasil revisi namun masih ada RUU HIP dalam dalamnya.

Hal itu, menurut nya, menandakan bahwa penjelasan Menko Polhukam dan pimpinan DPR pada Kamis (16/7) terkait RUU HIP tidak menyelesaikan masalah karena masih ada pertanyaan dari masyarakat.

“Bagi masyarakat yang istimewa RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas, karena di Prolegnas 2020 masih ada RUU HIP, ” katanya.

Baca juga: Pengantara Ketua DPR: Mekanisme RUU HIP dibicarakan pada Masa Persidangan V

Dia menilai negeri harus mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP karena masyarakat merupakan arah yang tidak terpisahkan dalam cara legislasi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: