Polri Ancam Calon Kepala Daerah dengan Abai Protokol Kesehatan 1 Tahun Penjara

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta Tingginya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 disaat pendaftaran paslon Pilkada 2020 menjadi sorotan. Desakan untuk adanya sanksi yang tegas pun disuarakan, agar tak menjadi kluster transmisi Covid-19.

Menjawab hal itu, Kasubdit IV Politik serta Dokumen Dittipidum Bareskrim Polri, Agus Hermawan menjelaskan, pihaknya telah merancang alur penanganan pelanggaran protokol kesehatan pada Pilkada 2020.

Dia menjelaskan kalau pihaknya saat ini telah jadi mengambil langkah tegas. Apabila mas sanksi atau peringatan oleh KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara, diabaikan para peserta Pilkada.

“Apabila KPU dan Bawaslu sudah mengambil langkah-langkah sanksi, tatapi tak diindahkan, Polri nanti yang hendak melakukan penegakan hukum. Berperdoman di undang-undang nomor 4 Tahun 1994 tentang Wabah Penyakit Menular, ” ujarnya saat diskusi daring, Selasa (15/9/2020).

Dalam slide presentasinya bagi para peserta melengah-lengahkan teguran pihak penyelenggara terkait adat kesehatan, dapat dijerat sanksi hukuman 1 tahun penjara berdasarkan Bab 14 UU No 4 Tarikh 1984 maupun Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

“Penegakan hukum yang dikerjakan oleh polri tentu saja dasarnya melakukan penyelidikan. Dengan adanya petunjuk dari Bawaslu dan data pendukung atau aturan yang tidak diindahkan dari Bawaslu, ” ujarnya.

“Intinya bahwa penegakan asas protokol kesehatan di Pilkada 2020 darri Bareskrim siap untuk selalu berkoordinasi sebelumnya dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah lainnya, ” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Preferensi Terakhir

Walau demikian, ia menyampaikan bahwa alternatif penindakan hukum terkait protokol kesehatan pada Pilkada merupakan opsi terakhir. Maka ia pun mengimbau pada para peserta agar memperhatikan protokol kesehatan dengan baik selama tahapan Pilkada.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Langgas

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah tersebut: