Respons Bupati Jember Faida Usai MA Tolak Permohonan Pemakzulan

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak aplikasi hak uji pendapat DPRD setempat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida. MA menilai, kesalahan yang diperbuat bupati telah diperbaiki.

Menanggapi hal tersebut, Faida bersyukur MA menolak permohonan hak uji pendapat DPRD setempat untuk memakzulkan dirinya karena dinilai melanggar sumpah dan janji jabatan.

“Alhamdullilah dugaan korupsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dengan selama ini dituduhkan DPRD Jember ditolak Mahkamah Agung, ” perkataan Bupati Jember Faida, dalam fakta tertulis, seperti dikutip dari Jarang, ditulis Rabu (9/12/2020).

Faida menilai, dakwaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang semasa mengemban amanah rakyat Jember selalu tidak terbukti dan ditolak sebab MA.

“Alhamdullilah, dalam negeri ini keadilan masih mampu diperjuangan dan hukum bisa ditegakkan. Terima kasih kepada Ketua MA dan para hakim yang menanamkan kebenaran, ” ujar Faida.

Faida juga mengatakan, sepanjang masih bersama rakyat dan memperjuangkan rakyat, Allah SWT akan membantu dan semata-mata pihaknya berharap ridho Allah.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku belum menerika amar jiplakan putusan penolakan usulan pemakzulan Tumenggung Jember dari MA, sehingga tidak dapat berkomentar banyak.

“Saya tidak tahu apa penyebab ditolak hak menyatakan pendapat itu oleh MA, apakah dari bagian materialnya atau sistematika? Saya masih belum tahu, ” ujar tempat.

Ia menuturkan, DPRD Jember akan mempelajari kekurangan dari usulan pemakzulan bupati yang ditolak hakim MA itu setelah menyambut salinan putusan.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Lengah Pakai Sabun, Jaga Jarak & Hindari Kerumunan.

Selalu Celik Kesehatan, Jangan Sampai Tertular serta Jaga Keluarga Kita.

2 dari 4 halaman

MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember

Sebelumnya, MA menolak permohonan hak tes pendapat DPRD Jember untuk memakzulkan Bupati Jember Faida. MA menilai kesalahan yang dilakukan Faida telah diperbaiki.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro menggunakan pesan singkat menyampaikan pertimbangan elok hakim adalah Faida telah menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mendagri & Komisi ASN, serta Gubernur Jawa Timur.

“Tindakan bupati yang melanggar ketentuan administrasi sesuai rekomendasi Menteri PAN RB, Gajah Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur Jawa Timur tersebut telah ditindaklanjuti oleh  Bupati Jember, sehingga kesalahan yang dibuatnya telah diperbaiki, ” kata Juru cakap Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro dalam keterangan tulis, Selasa, 8 Desember 2020, seperti dikutip sejak Kanal News Liputan6. com

Oleh karenanya, kata Andi, usulan pemberhentian Faida dari posisinya tak memiliki landasan hukum.

“Dengan demikian usulan pemberhentian Bupati Jember dari DPRD Kabupaten Jember tidak beralasan hukum, ” ujarnya.

3 dari 4 halaman

DPRD Jember Usulkan Pemberhentian Bupati Faida

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Tumenggung Jember Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama di DPRD setempat pada Rabu, 22 Juli 2020 selama empat tanda sejak pukul 11. 00 WIB hingga 15. 00 WIB.

“Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember sebagai parlemen, ” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai kerap paripurna hak menyatakan pendapat pada DPRD Jember, dikutip  Antara.

Dia menuturkan,   hak menyatakan pendapat merupakan tindak sendat dari dua hak yang sudah dilakukan oleh DPRD Jember, yaitu hak interpelasi dan hak kuesioner jajak sesuai dengan aturan, bahkan rekomendasi dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.

“Kami menganggap bupati sudah melanggar sumpah jabatan, melanggar susunan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap mencuaikan hak menyatakan pendapat kompak kalau bupati dimakzulkan, ” tuturnya.

Politikus PKB Jember itu mengatakan, DPRD secara administratif tak bisa memberhentikan bupati, namun dengan bisa dilakukan adalah pemakzulan atau pemecatan secara politik.

“Yang bisa memecat bupati merupakan Mendagri melalui fatwa Mahkamah Gemilang. Kami akan meminta fatwa pada Mahkamah Agung, sehingga kami bakal meminta fatwa MA terkait keputusan paripurna itu, ” kata tempat.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Tersebut