Sanksi Denda bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Mulai Berlaku 14 September

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Pelanggar aturan kesehatan di Jawa Timur bahan kena denda Rp 250 ribu mulai 14 September 2020.

“Bagi pelanggar protokol kesehatan tubuh COVID-19 dikenakan sanksi administratif perorangan yakni mulai teguran lisan, tuntutan pemerintah dengan membubarkan kerumunan & penyitaan KTP, kerja sosial, dan denda administratif sebesar Rp250 ribu, ”  ujar Kepala Satuan Penjaga Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur, Budi Santosa seperti dikutip dari Antara, ditulis Senin (14/9/2020).

Budi menuturkan, hukuman tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sejak 4 September serta diundangkan 7 September lalu itu dijelaskan tentang kewajiban bagi perorangan untuk menggunakan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu.

Selain itu wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer, melestarikan jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan itu diterapkan mulai 14 September 2020 merujuk Pergub yang menjelaskan penerapan terhitung tujuh hari sosialisasi sejak diundangkan, ” ujar dia.

Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menuturkan, penerapan denda bakal efektif untuk mendorong masyarakat patuh protokol kesehatan.

Penerapan aturan kesehatan seperti memakai masker, menggembala jarak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyaluran COVID-19.

Windhu mengucapkan, hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut akan efektif jika dilakukan sungguh-sungguh oleh petugas di lapangan.

“Di luar Indonesia seperti Australia, Singapura, UEA itu kalau ada langgar protokol kesehatan tubuh akan didenda. Ada kena dam sekitar USD 300, kalau langagr dua kali dan ketangkap sedang bisa USD 1. 000 oleh karena itu orang jera. Apa yang berlaku di luar bisa dicontoh Nusantara, ” tutur dia saat dihubungi Liputan6. com.

Windhu menuturkan, penerapan sanksi memang perlu ditegakkan sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Meski demikian, ia tahu penegakan sanksi tanpa pandang menyilih.

“Efektif kalau ditegakkan. Tidak makai masker, ditegakkan (sanksi-red) tanpa pandang bulu dan jelas, ” ujar dia.

Di sisi lain, Windhu pula mempertanyakan mekanisme pelaksanaan sanksi   oleh Satpol PP Jatim dalam lapangan kepada pelanggar protokol kesehatan. ”Itu Pergub bisa dijalankan kabupaten/kota. Satpol PP tingkat provinsi barang apa bisa terapkan (sanksi denda-red) pada warga di tingkat kabupaten/kota, ” ujar dia.

Ia menuturkan, peraturan gubernur memang jadi payung hukum untuk peraturan wali kota dan peraturan bupati.

“Yang bisa beri sanksi warga milik kabupaten/kota. Apakah Satpol PP Jatim juga bisa sokong sanksi kepada individu. Kalau korporasi bisa karena level perizinan selalu ada yang di level daerah, ” kata dia.

2 dari 4 halaman

Berlaku bagi Pelaku Usaha

Selain hukuman bagi pelanggar perorangan, sanksi serupa diberlakukan pada sektor pelaku daya, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Adapun kewajiban bagi pelaku usaha yakni ikut menyosialisasikan serta mengedukasi masyarakat yerkait pencegahan serta pengendalian COVID-19.

Selain juga menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau  hand sanitizer, pengaturan jaga jarak, penyemprotan awahama secara berkala, hingga melakukan cara deteksi dini.

“Untuk sanksi administratifnya secara berjenjang, berbentuk teguran lisan atau teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha, ” tutur dia.

Mengenai denda administratif bagi pelaku daya diklasifikasikan sesuai besaran usaha. Bagi usaha mikro denda sebesar Rp500 ribu, usaha kecil Rp1 juta, usaha menengah Rp5 juta, dan usaha besar Rp25 juta.

Bagi pelaku usaha yang kembali melakukan pelanggaran akan dipakai sanksi denda administratif dua kala lipat dari denda pertama.

“Pembayaran denda ini dikerjakan melalui Bank Jatim karena uang denda akan masuk dalam kas daerah. Sekarang sedang kami sosialisasikan pada masyarakat melalui media baik, media mainstream, penyebaran brosur dengan melibatkan kelompok dan organisasi klub, ” ujar Budi.

3 dari 4 halaman

Terkait Besaran Kompensasi

Terkait besaran denda, Budi selalu mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP di 38 kabu/kota di Jatim. Namun, ia memastikan penerapan denda di tiap daerah tak bisa disamaratakan sesuai Pergub.

“Misalnya nilai denda administratif perorangan Rp250 ribu dan usaha mikro Rp500 ribu. Ini kalau diterapkan di Pacitan pasti klub disana sangat keberatan. Jadi besaran denda juga masih kami koordinasikan dengan kab/kota sesuai dengan situasi dan kearifan lokal masing-masing, ” tutur dia.

Untuk penerapan regulasi dari Pergub 53 Tahun 2020 itu, pihaknya bakal dibantu oleh pelbagai elemen jejeran samping. Di antaranya dari TNI, Polri, perangkat daerah terkait, pemkab dan pemkot se-Jatim serta elemen masyarakat, baik tokoh dan organisasi masyarakat

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Kolong Ini