Soal Romahurmuziy, KPK: Kami Tak Mampu Dipaksa Segera Keluarkan Tahanan

Wayne Collins

Liputan6. com, Jakarta – Pelaksana Tugas Juru Kata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan, lembaganya tidak bisa dipaksakan oleh pihak mana kendati untuk segera mengeluarkan terdakwa lantaran tahanan. Hal ini terkait pembebasan  mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Kejadian tersebut menanggapi pernyataan Maqdir Ismail, pengacara terdakwa Romahurmuziy alias Romi yang menyatakan kliennya bisa terhindar pekan depan, setelah putusan Meja hijau Tinggi DKI Jakarta menerima melaksanakan Romi dengan mengurangi hukumannya sejak 2 tahun menjadi 1 tarikh penjara.

“Tentang hal tersebut, KPK nyata akan bekerja sesuai aturan patokan acara yang berlaku, sehingga tidak bisa dipaksakan oleh pihak mana pun untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, ” ujar Ali melalui keterangannya, di Jakarta, Jumat 25 April 2020 seperti dilansir Antara .

Menurut dia, KPK lestari menghormati dan menghargai putusan tersebut, meskipun sangat rendah dari syarat jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

“Untuk itu lah, JPU KPK sekarang sedang serius mempelajari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim lebih dahulu, untuk selanjutnya mengusulkan sikapnya kepada pimpinan KPK, ” membuka Ali.

Romahurmuziy telah ditahan KPK di Rutan Bagian KPK di belakang Gedung Abang Putih KPK Jakarta sejak 16 Maret 2019, setelah tertangkap tangan pada 15 Maret 2019 pada Surabaya. Namun, Romi juga tahu dibantarkan penahanannya selama 44 hari akibat sakit.

“Mestinya dibebaskan minggu depan, meskipun KPK kasasi, karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan, ” ujar Maqdir melalui keterangannya pada Jakarta, Jumat.

2 dari 3 halaman

Pengadilan Tinggi DKI Biji Hukuman Romahurmuziy Jadi 1 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Romahurmuziy  alias Romi. Hukuman Romi dipotong menjadi 1 tahun dam Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Romahurmuziy merupakan terdakwa perkara suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan kejahatan penjara selama satu tahun serta denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak menutup denda tersebut diganti dengan kejahatan kurungan selama tiga bulan, ” demikian bunyi amar putusan seolah-olah dikutip pada Kamis 23 April 2020.

Sebelumnya, Meja hijau Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan aniaya 2 tahun penjara denda Rp 100 juta subsoder 3 bulan kurungan terhadap Romi. Banding ke PT DKI diketahui diajukan oleh tim pembela Romi dan pula jaksa penuntut umum pada KPK. KPK mengajukan banding lantaran menghargai hukuman 2 tahun penjara dengan dijatuhkan hakim kepada Romi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jaksa KPK menuntut Romahurmuziy 4 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 5 kamar kurungan. Selain itu, banding itu diajukan KPK lantaran Hakim tak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp 46, 4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim selalu tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romi.

3 sejak 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: